Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara

Sekolahmuonline - Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara. Sebelum masuk ke contoh soal, berikut ini rangkuman Bab I: Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X.

Rangkuman:

- Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut.

- Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power murni, namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).

- Di Indonesia pada hakikatnya pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal lebih menitikberatkan pada fungsi masing-masing bagian pemerintahan pusat. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan.

- Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

- Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. LPNK berkedudukan di bawah presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

- Pancasila mengandung berbagai hal dan nilai penting yang sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pnacasila tersebut harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara

Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo berkaitan erat dengan ...
A. Perjalanan hukum bangsa
B. Falsafah hidup yang ingin diwujudkan
C. Dasar-dasar terbentuknya politik negara
D. Tata nilai ekonomi yang telah berkembang
E. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat

Jawaban: 

2. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, yaitu ...
A. Memaksa
B. Menguasai
C. Mengayomi
D. Memonopoli
E. Mencakup semua

Jawaban: 

3. Keuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan pengertian dari kedaulatan ...
A. Negara
B. Mutlak
C. Ke luar
D. Ke dalam
E. Tertinggi

Jawaban: 

4. Perhatikan beberapa kedaulatan berikut.
1) Mengatur pemilihan umum
2) Mengatur kerjasama internasional
3) Mengatur secara mutlak
4) Mengatur pajak
5) Mengatur pembangunan

Jawaban: 

5. Pada sebuah negara, pemerintahannya didasarkan pada beberapa lembaga tertinggi. Salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan urusan peradilan, dan yang lainnya mengurusi kepentingan rakyat dan permasalahan negara lainnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa negara tersebut menganut kedaulatan yang dipaparkan oleh ...
A. Montesquieu
B. Hugo Krabbe
C. Paul Laband
D. Leon Duguit
E. Thomas Hobbes

Jawaban: 

6. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias pokitica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ...
A. Legislatif, yudikatif, dan federatif
B. Eksekutif, federatif, dan legislatif
C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
D. Legislatif, eksekutif, dan federatif
E. Eksekutif, federatif, dan yudikatif

Jawaban: 

7. Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara ...
A. De jure bersifat tetap
B. De facto bersifat tetap
C. De jure bersifat penuh
D. De jure bersifat sementar
E. De facto bersifat sementara

Jawaban: 

8. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
A. Moneter
B. Legislatif
C. Yudiaktif
D. Konstitutif
E. Eksaminatif

Jawaban: 

9. Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ...
A. Moneter
B. Legislatif
C. Yudiaktif
D. Konstitutif
E. Eksaminatif

Jawaban: 

10. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan ...
A. Eksekutif
B. Legislatif
C. Yudiaktif
D. Konstitutif
E. Eksaminatif

Jawaban: 

11. Kementerian negara adalah ...
A. Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
B. Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
C. Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
D. Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
E. Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Jawaban: 

12. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu di dalam BAB V tentang Kementerian Negara tepatnya pada pasal ...
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
E. 20

Jawaban: 

13. Kementerian yang melakukan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah adalah ...
A. Sekretariat Negara
B. Pemuda dan Olah Raga
C. Badan Usaha Milik Negara
D. Komunikasi dan Informatika
E. Pembangunan Daerah Tertinggal

Jawaban: 

14. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah ...
A. LIPI
B. Bulog
C. BPOM
D. BUMN
E. Perpusnas

Jawaban: 

15. LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah ...
A. BIN dan LIPI
B. BIN dan BPKP
C. BKN dan BSN
D. BPN dan BKN

Jawaban: 

16. Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
A. Spiritual
B. Kultural
C. Sosial
D. Politik
E. Institusional

Jawaban: 

17. Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...
A. Solidaritas
B. Perdamaian
C. Partisipasi
D. Demokrasi
E. Kesetaraan

Jawaban: B. Perdamaian

18. Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ...
A. Solidaritas
B. Persamaan
C. Perdamaian
D. Permusyawaratan
E. Penghargaan atas hak

Jawaban: D. Permusyawaratan

19. Sebulan sekali, warga Desa Sukajaya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila sila ke- ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Jawaban: C. 3

20. Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
A. Mencintai tanah air
B. Menghargai hak orang lain
C. Menghargai perbedaan keyakinan
D. Menghargai keanekaragaman budaya
E. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Jawaban: E. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Baca juga: Contoh Soal PPKn dan Jawabannya Materi Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan (PPKn kelas X)

Baca juga: Contoh Soal Essay PKn kelas X dan Jawabannya Bab 1 Sub bab Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Posting Komentar untuk "Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara"

Memuat...
close