40 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ~ sekolahmuonline.com
40 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 1 yang membahas tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Pada Bab 1 terdiri dari dua pembelajaran. Pembelajaran Pertama tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, sedangkan Pembelajaran Kedua tentang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
Baca juga:
Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi kepada yang lainnya. Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang Sekolahmuonline sediakan pada postingan di di bawah ini. Selamat dan semangat belajar.
Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ~ sekolahmuonline.com
Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!
1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Eksekutif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
Pembahasan:
John Locke menyatakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan kekuasaan eksekutif
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
Pembahasan:
Menurut John Locke, Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Jawaban: D
Pembahasan:
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: A
Pembahasan:
Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: E
Pembahasan:
Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas
dan mandiri.
6. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,
hukum dan keamanan.
Jawaban: A
Pembahasan:
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dan keamanan
7. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
A. Membentuk kabinet menteri
B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN
C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Jawaban: A
Pembahasan:
Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara:
a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11Ayat 2)
d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung (Pasal 14 Ayat 1)
h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)
i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
8. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 3) dan 4)
E. 3) dan 5)
Jawaban: D
Pembahasan:
Fungsi kementerian koordinator adalah melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya
9. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman…
A. Kementerian Pariwisata
B. Kementerian Perhubungan
C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jawaban: C
Pembahasan:
Yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…
A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
Jawaban: A
Pembahasan:
kementerian koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
11. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Eksekutif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
12. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
13. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Jawaban: D
14. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: A
15. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: E
16. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945
adalah ….
A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain
E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
Jawaban: E
17. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk ....
A. Pemberian Grasi
B. Penentuan Pejabat Daerah
C. Pembuatan undang-undang
D. Pengangkatan Mentri Negara
E. Pengamandemenan UUD 1945
Jawaban: 7
18. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
E. 5 dan 6
Jawaban: D
19. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
Jawaban: A
20. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
A Membentuk kabinet menteri
B Membahas rancangan undnag-undnag APBN
C Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
E Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Jawaban: A
21. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....
A Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
B Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
D Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
E Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
Jawaban: D
22. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....
A Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
B Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
C Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
D Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
E Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen
Jawaban: D
23. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
A 1 dan 2
B 2 dan 3
C 3 dan 5
D 4 dan 6
E 5 dan 6
Jawaban: D
24. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
A Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
B Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Jawaban: E
25. Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomo....
A 1 dan 2
B 1 dan 3
C 1 dan 4
D 2 dan 4
E 3 dan 4
Jawaban: D
26. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
A Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
B Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.
D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
Jawaban: D
27. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali … .
A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
B Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
C Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
D Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute
E Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran
Jawaban: D
28. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 3) dan 4)
E. 3) dan 5)
Jawaban: D
29. Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....
A. Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat
C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal
D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius
Jawaban: E
30. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
A Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
B Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap
perikehidupan
D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Jawaban: E
31. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…
A. Kementerian Pariwisata
B. Kementerian Perhubungan
C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jawaban: C
32. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…
A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
Jawaban: A
33. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian….
A. Dalam Negeri dan luar negeri
B. Keuangan dan Ketenagakerjaan
C. Kesehatan dan Kementerian Sosial
D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jawaban: A
34. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ...
A. Dalam Negeri dan luar negeri
B. Keuangan dan Ketenagakerjaan
C. Kesehatan dan Kementerian Sosial
D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jawaban: C
35. Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
A. Badan Intelijen Negara (BIN)
B. Badan Intelijen Negara (BIN)
C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
E. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Jawaban: E
36. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian …
A. Badan Intelijen Negara (BIN)
B. Badan Intelijen Negara (BIN)
C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
E. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jawaban: E
37. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah …
A. Badan Intelijen Negara (BIN)
B. Badan Intelijen Negara (BIN)
C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
E. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Jawaban: E
38. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 …
A. terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
B. terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
C. membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
E. hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban: C
39. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah …
A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
B. Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.
C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia
D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.
E. Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
Jawaban: B
40. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai
Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.
D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
Jawaban: B
Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara lengkap dengan jawabannya. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.
Baca juga:
Posting Komentar untuk "40 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ~ sekolahmuonline.com"