Muhammadiyah sebagai Gerakan Nasional

Muhammadiyah sebagai Gerakan Nasional

Muhammadiyah didirikan pada saat penjajah Belanda masih menduduki bumi Indonesia. Mula-mula gerakan ini dicurigai oleh pemerintah Belanda. Beberapa kali izin mendirikannya ditolak atau digagalkan. Namun, usaha dari K.H. Ahmad Dahlan bersama tokoh kebangkitan nasional lainnya tidak pernah berhenti. Penjelasan dari beliau dan tokoh-tokoh Budi Utomo pada Pemerintah Belanda mempu meyakinkan tentang tujuan gerakan ini. Tujuan suci dari gerakan ini adalah membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam. Walupun sebenarnya Pemerintah Belanda tentu tidak menghendaki bangsa Indonesia menjadi cerdas dan pandai. Namun akhirnya, perjuangan beliau atas pertolongan dan ridla Allah SWT, izin dari Pemerintah Belanda dapat diperoleh. Dengan catatan wilayah gerak persyarikatan ini hanya di Pulau Jawa.

Mulai saat itu Muhammadiyah berkembang, dan tetap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sambil terus menghidupkan roh jihad dalam jiwa umat Islam. Mulai mengikuti perkembangannya sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah bergerak dalam bidang dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah juga memberi andil bagi perkembangan nasionalisme Indonesia dan jiwa Islam. Kemudian menempatkan Muhammadiyah sebagai suatu pergerakan yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia dalam bidang-bidang kehidupan. Maka dikenallah oleh setiap orang dan tokoh nasional sikap dan karakter K.H. Ahmad Dahlan beserta latar belakang perjuangannya.

Itulah awal dikenalnya dan ditancapkan Muhammadiyah sebagai pergerakan nasional Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam pergerakan yang bersifat nasionalisme. Beberapa diantaranya yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Mas Mansur, Jenderal Sudirman, Kasman Singodimeja dan Buya HAMKA.


Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional adalah:
1. KH. Ahmad Dahlan
2. Siti Walidah (Nyai Dahlan/Istri KH. Ahmad Dahlan)
3. Prof. KH. Kahar Muzakir (Termasuk Penandatangan Piagam Jakarta)
4. Mulyadi Djoyomartono (Menteri Sosial RI Pertama)
5. KH. Mas Mansur
6. Prof. DR. Haji Abdul Malik Karim Amrullah/HAMKA (Ketua MUI pertama)