Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

45 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ~ sekolahmuonline.com

45 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 3 yang membahas tentang Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi kepada yang lainnya. Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang Sekolahmuonline sediakan pada postingan di di bawah ini. Selamat dan semangat belajar.

Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ~ sekolahmuonline.com


PPKn Kelas 10 Bab Ketiga ini membahas tiga pembelajaran. Pembelajaran Pertama tentang Supra sttruktur dan Infra struktur Politik, Pembelajaran Kedua tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sedangkan Pembelajaran Ketiga tentang Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.

Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
A. Interest Group
B. Pressure Group
C. Political Figures
D. Infrastruktur Politik 
E. Suprastruktur Politik 

Jawaban: E

Pembahasan:
kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan kekuasaan Legislatif. Presiden/Wakil Presiden merupakan Kekuasaan Eksekutif. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan kekuasaan Yudikatif. Badan Pemeriksa Kekuangan merupakan kekuasaan Eksaminatif.

2. Perhatikan wewenang suprastruktur Politik jika diimplementasikan dalam kehidupan organisasi OSIS di sekolahmu !
1. Biro karya tulis ilmiah dan debat
2. Musyawarah Perwakilan Kelas
3. Perwakilan Kelas
4. Biro Kesenian 
5. Wakil dan Ketua OSIS

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan reflika atau mewakili lembaga suprastruktur dalam sistim organisasi di sekolah ditandai oleh nomor ….
A 1, 2, 3
B 1, 3, 4 
C 1, 3, 5
D 2, 3, 5
E 3, 4, 5

Jawaban: D

Pembahasan:
Berdasarkan lembaga yang tergolong pada struktur politik, maka berdasarkan wewenangnya, dapat diibaratkan supra struktur politik dalam organisasi di persekolahan adalah sebagai berikut:
a. Musyawarah Perwakilan Kelas memiliki wewenang seperti MPR/DPR
b. Perwakilan Kelas memiliki wewenang seperti DPD
c. Wakil dan Ketua OSIS memiliki wewenang seperti Presiden dan wakil Presiden

3. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...
A. Partai Politik
B. Lembaga Negara 
C. Kelompok Penekan 
D. Kelompok Kepentingan 
Pendapat Umum bersama media massa.

Jawaban: B

Pembahasan:
Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
a. Partai Politik, 
b. Kelompok Kepentingan (interest group),
c. Kelompok Penekan (pressure group), 
d. Media komunikasi politik

4. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah .....
A. Partai Politik
B. Organisasi Polik
C. Kelompok Penekan
D. Kelompok Kepentingan 
E. Organi Kemasyarakatan

Jawaban: D

Pembahasan:
Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

5. Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan … 
A. Sistem politik
B. Dinamika politik
C. Partisipasi politik
D. Sosialisasi politik
E. Komunikasi politik

Jawaban: C

Pembahasan:
Seseorang yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan politik atau kebijakan negara dinamakan Partisipasi Politik

6. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dilakukan di berbagai aktivitas, 
sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di 
Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat 
di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…
A. Rapat Umum
B. Mimbar Bebas
C. Arak-arakan 
D. Unjuk Rasa
E. Pawai

Jawaban: C

Pembahasan:
Sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di 
Indonesia menjelaskan bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka 
umum, yakni Rapat Umum yakni: Rapat Umum, Mimbar Bebas, Unjuk Rasa, dan Pawai.

7. Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi 
adalah ….. 
A. Menyukseskan pemilihan umum yang jurdil dan luber
B. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 
C. Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang dinyakininya
D. Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
E. Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Jawaban: A

Pembahasan:
Ciri-ciri negara Demokrasi diantaranya: kedaulatan berada di tangan rakyat, adanya 
lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilu, kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, dan 
kebebasan Pers. Oleh sebab itu sikap positif warga negara dalam pengembangan 
demokrasi sebagai orang yang menghargai sistem pemerintahan demokrasi, 
diantaranya adalah mampu menyukseskan pemilihan umum yang jurdil dan luber.

8. Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, disebut dengan.....
A. Demokrasi
B. Demokratis
C. Pelayanan prima
D. Pegawai yang baik
E. Pemerintahan yang baik

Jawaban: E

Pembahasan:
Menurut World Bank Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin 
anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 
usaha.

9. Berikut tidak termasuk pada tatakelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu:
A. Pemerintahan yang demokratis,
B. Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik, 
C. Terwujudnya akuntabilitas publik, 
D. Tersedianya perangkat hukum yang memadai, 
E. Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan

Jawaban: E

Pembahasan:
Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa 
persyaratan, yaitu:
1) Pemerintahan yang demokratis,
2) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik, 
3) Terwujudnya akuntabilitas publik, 
4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai, 
5) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai 
kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari 
elemen swasta serta LSM
6) Adanya transparansi dalam pebuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga 
hak-hak masyarakat utuk mengetahui (rights to information) keputusan 
pemerintah terjamin.

10. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan 
masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan …
A. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah
B. merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
C. menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
D. melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
E. melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan 
negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat 
duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan 
sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa 
mendatang

11. Perhatikan gambar berikut !
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara 
sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
A. ikut memilih dalam pemilihan umum
B. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
C. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
D. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
E. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong

Jawaban: A

Pembahasan:
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara 
sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ikut memilih dalam pemilihan 
umum

12. Perhatikan gambar berikut !
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara 
sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
A. membawa poster demi kebaikan bangsa
B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa
E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah

Jawaban: B

Pembahasan:
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara 
sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah demonstrasi untuk perubahan 
secara damai

13. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di 
sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan 
tata tertib sekolah dengan tegas
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan 
pada sistem demokrasi di Indonesia
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga 
tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan 
kelompoknya
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

Jawaban: A

Pembahasan:
Salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai 
cerminan Lembaga negara, yakni menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian 
kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas, karena salah satu 
karakteristik partisipasi politik yang baik adalah memiliki kesadaran untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi 
dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan

14. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai 
cerminan Lembaga negara, yakni….
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan 
tata tertib sekolah dengan tegas
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan 
pada sistem demokrasi di Indonesia
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga 
tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan 
kelompoknya
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

Jawaban: C

Pembahasan:
Sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan 
Lembaga negara, yakni membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai 
kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah. Hal ini tidak 
mencerminkan memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan 
dan bagaimana sebuah institusi bekerja.

15. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan 
kedisiplinan yaitu ... 
A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik 
D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

Jawaban: C

Pembahasan:
Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik. 
Hal ini sesuai dengan karakteristik partisipasi politik yakni patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum

16. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan 
dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. 
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
A. Almond
B. Sukarna
C. Robert Dahl
D. David Easton
E. Rusandi Sumintapura 

Jawaban: E

17. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
A. Interest Group
B. Pressure Group
C. Political Figures
D. Infrastruktur Politik 
E. Suprastruktur Politik 

Jawaban: E

18. Perhatikan lembaga di bawah ini !
1. Lembaga swadaya masyarakat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam 
sistim politik Indonesia ditandai oleh nomor ….
A. 1, 2, 3 dan 4
B. 1, 3, 4 dan 5
C. 1, 3, 5 dan 6
D. 2, 3, 5 dan 6
E. 3, 4, 5 dan 6

Jawaban: D

19. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan 
aspirasi rakyat, kecuali ...
A. Partai Politik
B. Lembaga Negara 
C. Kelompok Penekan 
D. Kelompok Kepentingan 
E. Pendapat Umum bersama media massa.

Jawaban: B

20. Perhatikan kewenangan MPR:
1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...
A. 1, 2, dan 3 
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6 

Jawaban: E

21. Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca 
Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....
A. DPR dan MPR 
B. DPR dan DPD 
C. DPR dan DPRD
D. DPD dan DPRD
E. DPRD I dan DPRD II

Jawaban: B

22. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, 
yaitu … 
A. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
B. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
C. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
D. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
E. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain

Jawaban: E

23. Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian 
presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ....
A Mahkamah Agung
B Rakyat yang memilih 
C Mahkamah Konstitusi 
D Dewan Perwakilan Rakyat 
E Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: D

24. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 
1 dalam hal …
A. menetapkan UU
B. menyatakan perang
C. menetapkan anggaran
D. mengangkat duta dan konsul
E. mengangkat menteri-menteri

Jawaban: C

25. Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 
oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari .....
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah Konstitusi 
C. Dewan Perwakilan Rakyat 
D. Dewan Perwakilan Daerah 
E. Badan Pengawas Keuangan 

Jawaban: D

26. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah konstitusi
C. Dewan Perwakilan Daerah
D. Badan Pemeriksa Keuangan
E. Pendapat Menteri Keuangan

Jawaban: C

27. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan 
kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara 
selaku pemegang kekuasaan …
A. federatif
B. legislatif
C. eksekutif
D. yudikatif
E. koordinatif

Jawaban: C

28. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi 
dengan memperhatikan pertimbangan ....
A. Mahkamah Agung 
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

29. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden 
meminta pertimbangan dari …
A. Mahkamah Agung 
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: E

30. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, 
adalah…
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah Konstitusi 
C. Dewan Perwakilan Rakyat 
D. Dewan Perwakilan Daerah 
E. Badan Pengawas Keuangan 

Jawaban: B

31. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya 
bersifat final, adalah …
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah Konstitusi 
C. Dewan Perwakilan Rakyat 
D. Dewan Perwakilan Daerah 
E. Badan Pengawas Keuangan 

Jawaban: B

32. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ....
A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden 
C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 
ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

Jawaban: B

33. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah ...
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah Konstitusi 
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pemeriksa Keuangan 

Jawaban: A

34. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 
B. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
D. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

Jawaban: A

35. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 
agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota 
Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
A. Presiden
B. Mahkamah Agung 
C. Dewan Perwakilan Rakyat 
D. Dewan Perwakilan Daerah 
E. Badan Pengawas Keuangan 

Jawaban: A

36. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi 
berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara 
adalah ...
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah Konstitusi 
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pemeriksa Keuangan 

Jawaban: E

37. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 
satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan 
negara diserahkan kepada ….
A. MA dan MK
B. DPR dan DPD
C. BPK dan DPD
D. MPR dan DPR
E. Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban: B

38. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab 
pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya….
A. kejayaan bangsa
B. kemakmuran rakyat 
C. Kesejahteraan rakyat
D. kemahmuran pemerintah
E. kestabilan pemerintahan

Jawaban: B

39. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadapbarang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 
Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali…
A. mengatur dan mengawasi Bank
B. menetapkan kebijakan moneter
C. melaksanakan kebijakan moneter
D. lembaga negara yang independen
E. mengatur kelancaran sistem pembayaran

Jawaban: D

40. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan 
pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik 
adalah .....
A. Partai Politik
B. Organisasi Polik
C. Kelompok Penekan
D. Kelompok Kepentingan 
E. Organi Kemasyarakatan

Jawaban: D

41. Perhatikan gambar berikut !
Sumber : tugassekolah.com
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara 
sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
A. ikut memilih dalam pemilihan umum
B. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
C. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
D. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
E. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong

Jawaban: A

42. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara 
sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
A. membawa poster demi kebaikan bangsa
B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa
E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah

Jawaban: B

43. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di 
sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan 
tata tertib sekolah dengan tegas
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan 
pada sistem demokrasi di Indonesia
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga 
tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan 
kelompoknya
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

Jawaban: A

44. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai 
cerminan Lembaga negara, yakni….
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan 
tata tertib sekolah dengan tegas
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan 
pada sistem demokrasi di Indonesia
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga 
tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan 
kelompoknya
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

Jawaban: C

45. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan 
kedisiplinan yaitu ... 
A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik 
D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

Jawaban: C

Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lengkap dengan jawabannya. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.

Posting Komentar untuk "45 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ~ sekolahmuonline.com"

Memuat...
close